PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN PAILIT

  • Siti Fatimah Universitas Tridharma

Abstract

ABSTRAK
Dalam koteks perlindungan hukum Undang-Undang Kepailitan didasarkan pada azasazas, antara lain, azas keseimbangan, azas kelangsungan,azas keadilan dan azas integrasi.
Berangkat dari permasalahan tersebut, kemudian dirinci dalam beberapa pertanyaan penelitian
sebagai berikut:1.Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur perseroan
terbatas yang dinyatakan pailit?; 2.Bagaimanakah pertanggung jawaban debitur perseroan
terbatas yang dinyatakan pailit?, dari temuan penelitian diperoleh kesimpulan yaitu: 1. Hukum
kepailitan memberikan perlindungan hukum kepada para debitur untuk dapat mengajukan
permohonan kepada pengadilan untuk meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh
kekayaan debitur, dan untuk kepentingan harta pailit pengadilan dapat membatalkan segala
perbutan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur,
yang dilakukan sebelum putusan penyataan pailit diucapkan,serta para kreditur dapat
mengajukan kasasi atau peninjauan Kembali dalam kreditur tidak setuju dengan keputusan
hakim.oleh karena itu , perlindungan hukum terhadap terhadap para kreditur dalam hukum
kepailitantelah menjadi dasar dikeluarkanya peraturan kepailitan agar para kreditur dapat
memperoleh akses yang kuat terhadap harta kekayaan dari dibetur yang dinyatakan pailit
karena debitur tidak mampu lagi membayar utang -utangya. Seluruh pihak yang terlibat dalam
hukumkepailitan harus tegas dan konsekuen dalam melaksanakan Undang – Undang nomor 37
tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan di
Indonesia belum sejalan dengan pembaruan undang-undang kepailitan dibanyak negara
didunia, misalnya Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum mengakokomodasi
perlindungan terhadap kreditur, debitur dan stakeholders. Undang- Undang kepailitan Indonesia
harus mengatur secara tegas dan jelas setiap pasal-pasalnya, sehingga interpretasi yang
berbeda-beda dapat di minimalisasi.Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah
kepailitan dirinya sendiri bukan kepailitan para pengurusnya, walaupun kepailitan itu terjadi
karena adanya kelalaian dari para pengurusnya.Sehingga pengurus tidak bisa dimintai
pertanggung jawaban apabila kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat
kepailitan.


Kata Kunci : Perlindungan kreditur, tanggung jawab debitur, perseroan pailit


ABSTRACT
In the context of legal protection, the Bankruptcy Law is based on principles, including
the principle of balance, the principle of justice, the principle of justice and the principle of
integration. Departing from these problems, then directed to the following questions: 1. How
the implementation of legal protection for limited liability creditors who are declared bankrupt?; 2. What is the liability of the debtor of a limited liability company declared
bankrupt? From the research findings obtained, namely: 1. Bankruptcy law provides legal
protection to debtors to be able to submit a request to the court to place collateral for part or
all of the debtor's assets, and for the benefit of assets. Bankruptcy courts can present all legal
actions of debtors who are declared bankrupt which harm the interests of creditors, which are
carried out before the bankruptcy declaration decision is pronounced, and creditors can file an
appeal or re-establishment in which creditors agree with the judge's decision. Therefore, legal
protection for creditors In bankruptcy law, it has become the basis for issuing bankruptcy
regulations so that creditors can gain strong access to assets from debtors who are declared
bankrupt because the debtor is no longer able to pay his debts. All parties involved In
bankruptcy law, it must be firm and consistent in implementing Law No. 37 of 2004 concerning
bankruptcy and suspension of debt repayment obligations. Bankruptcy in Indonesia has not met
the bankruptcy laws of many countries in the world, for example the Indonesian Bankruptcy
Law has not accommodated the protection of creditors, debtors and stakeholders. The
bankruptcy law of a Limited Liability Company is the bankruptcy itself, not the bankruptcy of
the management, even though the bankruptcy occurred due to the negligence of the
management. So that the management cannot be held accountable if the company's assets are
not sufficient to cover losses due to bankruptcy.


Keywords: Creditor protection, debtor responsibility, bankrupt company.

Author Biography

Siti Fatimah, Universitas Tridharma

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tridharma

Published
2021-09-30